Kalimantaninvestigasi.com – Jadwal Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Batola hingga kini belum diketahui jelas pelaksanaannya. Hal itu menjadi sorotan Kader Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala (Batola), Syarif Faisal.
Syarif Faisal kepada Kalimantaninvestigasi.com, Senin (12/1/2026) di Banjarmasin menegaskan, Musda seharusnya segera dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi Partai Golkar.
Ia berharap seluruh kepanitiaan dan kepengurusan yang telah dibentuk sejak awal tidak diubah, untuk menghindari kecurigaan adanya upaya pengkondisian hasil Musda.
“Jangan sampai Musda ini terkesan diframing untuk kemenangan satu orang. Itu menciderai nilai demokrasi yang selama ini disuarakan Partai Golkar,” ujar Syarif Faisal.
Ia menyebut, penundaan Musda yang terus berulang justru memunculkan kekhawatiran adanya skenario tertentu yang berpotensi menjauhkan pelaksanaan Musda dari prinsip keadilan dan keterbukaan.
Menurutnya, siapapun yang terpilih nantinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batola harus memiliki kredibilitas dan dukungan sah dari pemilik hak suara, bukan melalui mekanisme yang dianggap tidak transparan.
Syarif Faisal juga mengungkapkan kegelisahannya setelah mendapat informasi bahwa Musda yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 24 Januari 2026 kembali tidak memiliki kepastian. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi internal partai.
“Kami melihat seolah-olah harus ada satu nama tertentu yang keluar sebagai calon Ketua. Ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang selama ini digaungkan oleh pimpinan Partai Golkar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa AD/ART dan peraturan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dia menambahkan, Partai Golkar adalah partai besar yang tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang.
“Kader-kader internal juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin Golkar,” tegasnya.
Syarif Faisal mengakui, dinamika internal partai yang terjadi belakangan ini cukup menyakitkan. Namun, sebagai bentuk kecintaannya terhadap Partai Golkar, ia memilih tetap bertahan dan berharap Musda XI menjadi momentum kompetisi yang adil dan bermartabat.
“Biarkan kader bertarung secara fair sesuai aturan, bukan dikalahkan dengan cara yang tidak terhormat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Musda XI DPD Partai Golkar Batola telah mengalami tiga kali penundaan, yakni dari rencana awal pada 6 atau 7 Desember 2025, kemudian mundur ke 14 Desember 2025, dan hingga kini belum ada kepastian lanjutan.
Penundaan berulang tersebut, menurutnya, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengurus DPD kabupaten maupun kecamatan.
Ia bahkan menduga penundaan ini mengakomodir munculnya calon ketua dari luar kader internal Partai Golkar.
Syarif Faisal menyebut telah mengetahui adanya calon eksternal yang dikabarkan mengantongi rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, yang seharusnya menjadi indikasi bahwa Musda siap dilaksanakan.
Namun, saat dikonfirmasi ke DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, ia mengaku hanya mendapatkan jawaban yang tidak pasti.
“Yang kami khawatirkan, jika Musda terus diundur, akan terjadi pergantian pengurus kabupaten dan kecamatan. Padahal mereka adalah pemilik hak suara,” pungkasnya.
Sementara itu di waktu yang berbeda, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Supian HK menegaskan sikap terbuka dan dukungan penuh terhadap siapa pun kader terbaik yang nantinya terpilih memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Supian mengungkapkan, sikap tersebut merupakan hasil kesepakatan internal setelah dilakukan rapat bersama Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.
Menurutnya, tidak ada persoalan siapa pun figur yang akan muncul sebagai ketua, selama prosesnya berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Kami sudah mengadakan rapat internal dengan Ketua DPD Kalsel, Pak Hasnuriyadi. Prinsipnya, kami sangat terbuka. Tidak ada masalah siapa pun yang terpilih memimpin DPD Golkar Batola,” ujar Supian HK.
Ia juga menepis anggapan adanya intervensi dari DPD Partai Golkar Kalsel dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Batola. Supian HK menegaskan, proses Musda sepenuhnya berjalan sesuai aturan organisasi.
“Terkait isu adanya intervensi, itu sama sekali tidak benar. Tidak ada intervensi,” tegasnya.
Namun demikian, Supian HK mengakui bahwa dalam dinamika politik organisasi, kebijakan tertentu bisa saja muncul dalam bentuk strategi, taktik, maupun teknik politik, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku.
Menanggapi adanya keberatan atau dinamika internal yang berkembang di tingkat kader, Supian HK menyebut pihaknya akan kembali melakukan rapat untuk menyikapi persoalan tersebut secara kolektif.
“Jika ada persoalan internal, tentu akan kami rapatkan kembali bersama pengurus. Nantinya ketua yang akan menyampaikan keputusan akhir, karena itu merupakan wewenang beliau,” jelasnya.
Supian HK memastikan, Musda Partai Golkar Batola tetap akan dilaksanakan sesuai agenda, yakni pada Januari atau Februari mendatang.(Kalimantaninvestigasi.com)