Kalimantaninvestigasi.com – Banjir yang terjadi cukup lama di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintan Pusat. Untuk memastikan kondisi para korban banjir, serta menelusuri penyebab banjir, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan, pada Kamis 8/1/2026 sore.
Gibran langsung meninjau posko pengungsian, dapur umum serta lokasi terdampak banjir, untuk memastikan kebutuhan korban banjir agar terpenuhi. Salah satu lokasi yang didatangi adalah Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman serta Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama Sekretaris Daerah H Yudi Andrea.
Kedatangannya disambut antusias oleh masyarakat setempat, yang dinilai dan diharapkan dapat membantu mencarikan solusi atas permasalahan akibat banjir.
Gibran menegaskan komitmen pemerintah pusat, percepatan, pemulihan, rehabilitasi untuk memperbaiki seluruh rumah serta didata dengan baik
“Pokoknya nanti semua rumah yang rusak karena banjir akan kita perbaiki, tolong didata dengan baik agar seluruh warga terdampak bisa menerima bantuan,” kata Gibran, yang disampaikan di tengah para pengungsi.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan detail terhadap seluruh warga terdampak, sebagai dasar penyaluran bantuan dan program perbaikan rumah secara menyeluruh.
Ia juga mendengarkan keluhan warga terkait kerusakan rumah hingga gangguan kesehatan seperti gatal-gatal yang mulai merebak akibat banjir.
“Saya titip kepada kepala daerah, tolong betul-betul perhatikan warga pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, pastikan kebutuhan makanan dan layanan kesehatan mereka terpenuhi,” pinta Gibran
Ini langsung direspons Gubernur Kalsel H Muhidin, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Wapres.
“Kalau ada yang tidak terdata di pusat, nanti biar kami yang menanganinya,” ucap Muhidin.
Usai meninjau posko, Gibran bersama Gubernur Kalsel H Muhidin dan jajaran Pemprov Kalsel serta Bupati Banjar Saidi Mansyur, menyusuri permukiman Desa Sungai Tabuk Keramat yang masih terendam air.
Gibran memastikan, percepatan pemulihan pascabanjir menjadi prioritas pemerintah pusat, termasuk rehabilitasi rumah warga yang rusak.
“Seperti di Desa Juuh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan tadi, rumah-rumah yang rusak di sini juga akan kita perbaiki,” jelasnya.
Karena dampak banjir yang cukup besar wapres menilai wilayah Sungai Tabuk membutuhkan perhatian khusus.
“Kita sudah lihat langsung dan memang perlu atensi khusus, dan nanti kita kebut untuk proses pemulihannya,” tutup Gibran
Bupati Banjar Saidi Mansyur sangat terima kasih atas kunjungan orang nomor 2 di indonesia ini.
“Selain membahas sejumlah alternatif solusi, kami juga berdiskusi terkait sektor pertanian serta kerusakan infrastruktur yang nantinya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh SKPD,” ucap Saidi
Saidi juga menyampaikan, bahwa Wapres mengarahkan agar warga terdampak, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia, diprioritaskan dalam pelayanan di lokasi pengungsian.
Bupati Banjar berharap dampak lingkungan dan kerusakan sektor pertanian akibat bencana banjir dapat memperoleh perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat.
Gibran Tegaskan Bahwa Presiden Akan Cabut Izin Tambang yang Merusak Lingkungan
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang terbukti merusak lingkungan hingga menyebabkan bencana banjir di Kalimantan Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat berdialog dengan mahasiswa usai meninjau lokasi banjir di Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026).
“Presiden sudah tegas. Jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, izinnya akan langsung dihentikan dan diambil alih oleh pemerintah,” ujar Gibran.
Gibran menyampaikan hal tersebut setelah mendengar aspirasi dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan yang menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tata kelola lingkungan oleh perusahaan tambang.
Mahasiswa menilai aktivitas pertambangan turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir akibat kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Menanggapi hal itu, Gibran menegaskan bahwa persoalan perizinan tambang menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Kalau ada perusahaan tambang yang masuk dalam daftar dan terbukti merusak lingkungan hingga memicu banjir, Presiden pasti menghentikan izin perusahaannya,” tegas Gibran.
Setelah meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar serta berdiskusi dengan pejabat daerah, Gibran menilai adanya sejumlah faktor yang memicu banjir di Kalimantan Selatan.
Ia menyebut pendangkalan sungai di berbagai titik, alih fungsi kawasan sungai menjadi permukiman, aktivitas pertambangan, serta perubahan tata guna lahan sebagai penyebab utama banjir.
“Sungai-sungai di Kalsel ini mengalami pendangkalan. Ditambah lagi alih fungsi lahan, kawasan sungai jadi perumahan, masalah tambang, dan faktor lainnya,” tutur Gibran.
Gibran juga menyoroti banjir yang kembali terulang di Kabupaten Banjar dan memperkirakan air akan surut dalam waktu cukup lama.
Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan yang masih tinggi, karena wilayah Kalimantan Selatan masih berada dalam musim penghujan berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Banjir di Kabupaten Banjar ini surutnya cukup lama. Saya prihatin. Kami akan carikan solusi, dan hari ini peninjauan juga dilakukan bersama Kepala Basarnas,” ujar Gibran.
Pemerintah, sambung Gibran, akan terus melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah bencana serupa terulang dan memastikan perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan pembangunan.(koranbanjar.com)
